Para pemimpin Libya gagal untuk menyetujui kabinet baru pada hari Minggu kemarin (18/9) dalam kemunduran terbaru dalam upaya untuk menormalkan jalannya pemerintahan yang masih terhambat oleh pertempuran dengan pasukan pro-Muammar Gaddafi.
Kabinet – atau komite eksekutif – dibubarkan bulan lalu setelah adanya kesalahan prosedural dalam penanganan insiden penembakan mati kepala militer baru Dewan Transisi Nasional.
Sebuah komite eksekutif baru, untuk memasukkan pejabat yang bertanggung jawab untuk urusan pertahanan dan dalam negeri, seharusnya ditunjuk oleh Perdana Menteri sementara Mahmoud Jibril pada hari Minggu kemarin.
Namun pembicaraan gagal ketika usulannya tidak menerima dukungan penuh dari semua anggota yang ada saat ini.
“Kami mengadakan pertemuan penasehat dengan NTC dalam rangka untuk membentuk kabinet baru. Kami telah sepakat pada sejumlah portofolio. Kami masih memiliki portofolio yang lain untuk dibahas,” kata Jibril kepada wartawan melalui seorang penerjemah pada pada konferensi pers pada hari Minggu kemarin.
Pejabat NTC, termasuk kepala komite untuk urusan politik, Fathi Baja, mengatakan kepada Reuters bahwa Jibril mengusulkan “pemerintah transisi” yang akan memerintah sampai setidaknya pembebasan resmi negara itu.
Tidak jelas apa yang dimaksud dengan pembebasan resmi tetapi mungkin penangkapan buronan Muammar Gaddafi dan dikuasainya tiga kota kunci yang masih pro-Gaddafi di dalam negeri.
“Pertemuan itu untuk membentuk pemerintah transisi. NTC mengurangi jumlah portofolio dari 36 dalam proposal asli menjadi sekitar 24 tetapi belum ada nama yang dikonfirmasi,” kata juru bicara NTC, Jalal el-Gallal, kepada Reuters.
Daftar kementerian yang disetujui tidak tersedia, meskipun sumber yang akrab dengan perundingan mengatakan bahwa posisi Jibril sendiri adalah poin yang mencuat selama pembicaraan.
Ada juga perbedaan pendapat tentang apakah perlu untuk membentuk pemerintahan transisi sebelum deklarasi kemerdekaan Libya. (Fani/erm)