Sejumlah aktivis Islam di Arab Saudi telah mengutuk pemerintah yang berencana untuk meloloskan undang-undang anti-terorisme yang menuai banyak kekhawatiran kelompok hak asasi internasional bahwa UU tersebut akan dijadikan dalih untuk melakukan tindakan keras pada setiap ‘pembangkangan’ pada kerajaan, Reuters melansir pada Kamis (28/7/2011).
Partai Islam yang belum diresmikan, Umma, yang didirikan pada bulan Februari, mempublikasikan pernyataan berisi seruan untuk para ulama agar angkat bicara menentang “hukum yang ditujuan untuk merebut hak warga negara dalam mengkritik pemerintah.”
Arab Saudi adalah negara monarki absolut yang konon memiliki aturan didasarkan pada fatwa para ulama. Namun kedok Islam itu hanya dijadikan dalih untuk membenarkan kepentingan kerajaan, termasuk di dalamnya melarang keberadaan partai politik dan protes publik.
Amnesti Internasional pada Jumat lalu memublikasikan salinan RUU Pidana untuk Kejahatan Terorisme dan Pendanaan Terorisme, yang mengatakan akan memungkinkan penahanan panjang tanpa tuduhan atau pengadilan bagi pihak oposisi, meski protes dilakukan dengan cara damai.
Arab Saudi menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan UU itu – jika berlaku – akan digunakan untuk melawan ‘militan’.
Al Qaeda melancarkan kampanye melawan Riyadh pada tahun 2003 tetapi mereda pada tahun 2006 setelah operasi keamanan kerajaan yang bekerja sama dengan badan-badan keamanan Barat.
RUU membebankan hukuman 10 tahun penjara minimum untuk siapa saja yang mengkritik raja atau putra mahkota dan siapapun yang dinilai “membahayakan persatuan nasional”, serta “merugikan reputasi negara”.
RUU ini juga memberikan Menteri Dalam Negeri kekuasaan lebih besar untuk mengambil tindakan dengan dalih melindungi keamanan internal, tanpa memerlukan otorisasi peradilan atau pengawasan.
“Hukum pidana, yang menganggap kritik terhadap pemerintah sebagai kejahatan teroris, tidak sesuai dengan syariah Islam,” kata partai Umma dalam sebuah pernyataan di situs internet.
Pemimpin kelompok itu, Abdul Aziz Al Wohaiby, telah ditahan sejak Februari, meskipun anggota pendiri lainnya dibebaskan setelah beberapa hari mendekam dalam tahanan.
Arab Saudi, eksportir minyak dunia dan sekutu dekat AS, ikut bereaksi terhadap gelombang protes yang marak dan menyebar ke seluruh Timur Tengah.
Negara ini mengirim pasukan ke Bahrain untuk membantu menekan protes, memberi perlindungan kepada mantan presiden Tunisia, Zine Al Abidine Ben Ali, serta Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, setelah ia terluka serius dalam serangan bom di bulan Juni. (Fani/armh)