SBY Resmikan Sarana Prasarana DDII di Bekasi

Ini kali pertama Dewan Dakwah Islamiyyah Indonenesia (DDII) menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam posisi tegap berdiri saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri serta para pejabat negara lainnya meresmikan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir di Bekasi, Senin sore (27 Juni 2011).

Hadir dalam peresmian tersebut, Menteri Urusan Keislaman, Wakaf, dakwah dan Penyuluhan Kerajaan Saudi Arabia, Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia, Menteri Agama Suryadarma Ali, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan, dan para Duta besar Negara sahabat, serta Imam Besar Masjidil Haram Syekh Su’ud As-Surain.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DDII KH. Syuhada Bahri mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana DDII yang diresmikan ini merupakan partisipasi dan bantuan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dalam kesempatan itu, KH. Syuhada Bahri mengucapkan jazakallah (terima kasih) kepada Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Su’ud.

Ketua Umum DDII juga berterimakasih kepada Pemerintah RI yang menjadi wasilah berupa rekomendasi, sehingga bisa mendapatka bantuan dana dari Kerajaan Saudi Arabia tersebut.

Selain Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STDI) Mohammad Natsir — terletak di Kampung Bulu Setia Mekar, Tambun-Bekasi — yang terdiri dari empat lantai, dibangun di atas tanah milik DDII seluas 11.000 m², SBY juga sekaligus meresmikan beberapa sarana prasarana DDII lainnya yang berbeda lokasi, seperti perpustakaan DDII di lantai 7 Gedung Menara Dakwah Jl. Kramat Raya No. 45, Jakarta Pusat, Muslimah Center Dewan Dakwah (terdiri dari gedung pusdiklat dan masjid), terletak di Jl. Mandor Hasan No. 45 Cipayung,Jakarta-Timur.

Selanjutnya, Gedung dan Mesin Percetakan Dewan Dakwah yang terletak di Cikunir Raya Kotamadya Bekasi — dibangun diatas tanah seluas 5000 m2, Gedung Perkantoran DDII (terdiri dari empat lantai dengan luas bangunan 2.282 m2) yang terletak di Jl. Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta-Barat.

Menteri Agama RI Suryadarma Ali di hadapan undangan yang hadir mengatakan, ia menyambut positif upaya pengurus DDII bagi pengembangan dakwah di Indonesia. Tentunya, keberadaan gedung STID Mohammad Natsir dan sarana prasana DDII lainnya diharapkan dapat menunjang aktivitas dakwah Islam.

“Diharapkan, umat Islam dapat menjaga kualitas ukhuwah Islamiyah guna meningkatkan mobilitas dakwah.Dengan dorongan dari pemerintah dan negara-negara sahabat juga diharapkan perjalanan dakwah Islam bisa meningkat dan semakin berkualitas,” himbau Menag.

SBY akan Menulis Buku Soal Dakwah

Sebelumnya, usai beraudiensi dengan Presiden SBY di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu (12 Mei 2011), Ketua Umum DDII KH. Syuhada Bahri kepada pers mengatakan, SBY berharap agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan dakwah yang diusung oleh Dewan Dakwah. SBY juga mengharapkan, Dewan Dakwah tetap berperan untuk memimpi umat dan menyampaikan dakwah yang sejuk dan tepat, sesuai dengan ajaran Islam.

Bahkan kepada Dewan Dakwah, SBY mengutarakan niatnya untuk menulis sendiri pikiran-pikirannya tentang dakwah, toleransi dan kerukunan. Selanjutnya nanti Dewan Dakwah akan membantu untuk menerjemahan inti tulisan SBY itu, sebelum disyiarkab kepada seluruh da’I di Indonesia.

Berkenaan dengan itu, DDII akan selalu siap bekerjasama denhan pemerintah sejauh program dan harapan itu sesuai dengan misi dakwah itu sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yaitu mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah segala kemungkaran.

Syuhada juga menyampaikan kepada Presiden, bahwa kegiatan Dewan Dakwah untuk lima tahun ke depan, selain mengirim da’i-da’I ke daerah perbatasan Indonesia, juga melakukan kaderisasi ulama. “Sehingga mereka memahami Islam sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya dan mendakwahkan Islam, sehingga Islam yang rahmatan lil’alamin bisa dirasakan di dalam kehidupan ini,” ujar Syuhada.

Selain itu, Pimpinan DDII juga berharap, agar pemerintah tetap mempertahankan segala bentuk undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Dewan Dakwah meyakini, bahwa konflik antar umat beragama, bukan karena adanya undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah, tapi lebih disebabkan sering menjadikan orang yang sudah beragama menjadi sasaran dakwahnya. Untuk itu pemerintah wajib berperan untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama. (Fani/Vis)