Islampos.com – Jika para ulama telah mengikuti kehendak penguasa lewat program sertifikasi ulama BNPT, dapat dipastikan bahwa ucapannya tidak akan benar. Hal tersebut terjadi karena tiap isi ceramahnya sudah dipantau oleh BNPT. Demikian dikatakan penulis dan peneliti akhir zaman, Ustadz Abu Fatiah Al Fadnani dalam kajian rutin di Masjid Al Huda, Klaten, beberapa waktu lalu.
Katanya, realitas dari ini jelas memenunjukkan bagaimana keinginan BNPT untuk menjadikan ulama seperti kemauan mereka,
“Yaitu dengan tidak menyampaikan Islam secara benar sebagaimana perintah Allah dan Rosul-Nya,” tegasnya.
Padahal seharusnya, penguasalah yang semestinya disertifikasi oleh para ulama, bukan sebaliknya.
“Tapi karena Indonesia tidak menggunakan sistem Islam dalam mengelola negara, maka hukum-hukum Islam yang sudah baku menjadi terbolak-balik,” tukasnya.
Sebab idealnya, dalam Syariah Islam dan sejarahnya, harusnya ulama yang melakukan sertifikasi penguasa.
“Dari dulu itu, sejak sejarah awalnya adalah yang dipilih dan yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin, selalu mendapatkan rekomendasi (sertifikasi) dari para ulama, ini asalnya,” tandasnya.
Namun beliau menandaskan ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman di mana merajalelanya kebodohan, diangkatnya ilmu dan punahnya orang-orang sholih.
Sebelumnya, Direktur Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), DR. Mu’inudinillah Basri, MA, menyatakan, ide sertifikasi ulama dari BNPT tidak bisa dibenarkan. Terlebih Indonesia yang notabene bukan Negara Islam ingin memberikan cap terhadap kualifikasi seorang ulama.
“Masak Ulama di labelisasi oleh orang yang bukan ulama?,” tuturnya singkat sembari tersenyum. (Abd/KruFAI/Pizaro)