Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan senilai USD 100 juta kepada rakyat Palestina di wilayah Jalur Gaza, jika pemerintah setempat yang dikuasai Hamas melakukan audit terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat Amerika yang beroperasi di sana.
Ancaman tersebut dikemukakan pemerintah AS, sebagai tanggapan tindakan audit atas LSM-LSM yang beroperasi di Gaza, yang mereka nilai tanpa surat perintah dari pihak berwenang.
Pekan ini, Hamas yang mengendalikan pemerintahan Palestina di Jalur Gaza, menutup kantor International Medical Corps, setelah LSM asal Amerika Serikat itu menolak untuk diaudit.
Kemudian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengancam, akan menghentikan bantuan senilai USD 100 juta jika International Medical Corps tidak diperbolehkan bebas beroperasi.
“Jika mereka tidak memperbolehkan (IMC) untuk buka dan beroperasi kembali, maka jelas sekali kami akan meminta USAID untuk menghentikan semua operasi sampai IMC diperbolehkan buka kembali,” kata seorang pejabat Deplu AS yang tidak menyebutkan identitasnya, sebagaimana dikutip AP (12/8).
Amerika Serikat yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris tidak memiliki perwakilan dan kontak langsung dengan kelompok perjuangan Palestina itu.
Menanggapi hal tersebut Menteri Perencanaan Muhammad Awad di Gaza mengatakan bahwa LSM yang beroperasi di wilayah itu harus terdaftar di pemerintah Gaza dan menyerahkan laporan keuangannya. Dan mereka harus bersedia untuk diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk Hamas.
“Kami tidak mengatakan terjadi korupsi dalam organisasi-organisasi itu, tapi kami berupaya agar semuanya berjalan sesuai aturan dan memastikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat Palestina. Karena mereka datang untuk tujuan itu,” kata Awad menjelaskan.
Hamas memenangkan pemilihan umum pada tahun 2006 yang menjadikan kelompok itu berkuasa di pemerintahan. Namun, kelompok Fatah yang dikalahkan Hamas tidak terima dan melakukan perlawanan bersenjata, hingga akhirnya menyerah dan keluar dari Jalur Gaza pada tahun 2007. Selama Hamas berkuasa tidak ada penolakan rakyat Palestina atas kelompok itu.
Berbeda dengan Hamas yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat, kelompok Fatah yang dinilai lunak dan kooperatif dengan Zionis Israel dan AS dianggap sebagai organisasi politik Palestina yang sah.
Kelompok Fatah menguasai pemerintahan Palestina di Tepi Barat yang berpusat di Ramallah, dan dianggap Barat sebagai wakil rakyat Palestina yang sah. (Fani/hdt)