Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan, tanggung jawab keamanan negara Palestina kedepan akan menjadi hak prerogatif dari pihak ketiga, yaitu NATO yang dipimpin oleh Amerika.
Pernyataan itu dikeluarkan kemarin, Kamis (11/08), setelah Abbas menerima kunjungan dari delegasi anggota Senat dan DPR U.S. yang dipimpin oleh Senator Steny Hopper.
Abbas menegaskan, langkah ini merupakan akses untuk mendirikan negara Palestina melalui negoisasi, dan untuk menghentikan permukiman dengan segala bentuknya karena ia penghalang terjadinya perdamaian.
Orientasi ke PBB untuk meminta pengakuan kemerdekaan negara Palestina tidak bertentangan dengan esensi proses perdamaian dan bukan tindakan sepihak. Tidak untuk mengisolasi Israel atau mendelegitimasi mereka, tetapi dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam mencari solusi dan mendorong niat pihak Israel untuk kembali bernegoisasi yang mendapat dukungan dari masyarakat internasional.
Pejabat politik Palestina selalu berupaya untuk mencapai penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel atas dasar untuk mencari solusi bagi keduanya, dan juga berdasar pada batas wilayah Palestina pada tahun 1967, yaitu untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan ibukotanya di Yerusalem Timur yang bebas dari permukiman, jelas Abbas. (Fani/ist)