Etnis Minoritas Adukan Rezim Iran ke PBB

Hidayatullah.com—Kelompok etnis minoritas di Iran mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penindasan yang dilakukan rezim Teheran atas warga non-Persia, khususnya mereka yang berlatarbelakang Arab, Kurdi dan Baloch (Baluch).

Dalam sebuah konferensi yang digelar oleh United Nations Human Rights Council di Jenewa, Swiss, pekan ini, perwakilan dari kelompok-kelompok etnis minoritas di Iran mengatakan bahwa rezim Iran menindas orang-orang non-Persia dan melucuti hak-hak warga negara mereka yang sudah dijamin dalam konstitusi pascarevolusi Iran.

Pemerintah Iran, imbuh mereka, menggunakan isu keamanan negara sebagai alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang-orang dari berbagai suku minoritas.

Konferensi itu diikuti oleh perwakilan minoritas di Iran seperti Arab, Kurdi, Baloch, Turkmenistan dan Azeri (Azerbaijan), lapor situs PBB yang dikutip Al Arabiya (29/11/2012).

Konferensi hari Rabu (28/11/2012) itu dibuka dengan pidato Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang menyeru agar diskrimnasi terhadap kelompok minoritas di seluruh dunia diakhiri. Ban menegaskan bahwa dirinya bertekad untuk menyudahi praktek diskriminasi atas etnis minoritas.

Perwakilan warga Arab dari wilayah kaya minyak Provinsi Khuzestan, yang juga dikenal sebagai Arabstan, mengatakan bahwa rezim Iran melancarkan kampanye “pembersihan etnis” atas orang keturunan Arab di Iran yang dikenal sebagai orang Ahwazi.

Orang-orang etnis Arab diusir dari tempat tinggalnya oleh rezim Teheran guna mengubah komposisi demografi di wilayah yang terletak di utara pantai Teluk Arab tersebut.

“Pihak penguasa juga menendang Ahwazi dari rumah-rumah mereka untuk kemudian diganti dengan orang-orang Persia,” kata Karim Obeidan, pimpinan delegasi Ahwazi, kepada Al Arabiya lewat sambungan telepon. “Ini merupakan pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional,” tegasnya.

“Kebijakan rezim Iran tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga konstitusi Iran, yang contohnya, membolehkan minoritas mengajarkan bahasa asli mereka.”

Obeidan menjelaskan, meskipun Khuzestan adalah tempat di mana 90% sumber minyak Iran berada, namun orang-orang Ahwazi dilucuti hak-haknya oleh rezim Iran.

“Ahwazi tidak mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka,” kata Obeidan. “Rezim Iran berupaya sekeras mungkin untuk melenyapkan identitas Ahwazi,” imbuhnya.

Amir Al Saadi dari Center for Ahwazi Studies menjelaskan kepada Al Arabiya lewat wawancara telepon, “Banyak Ahwazi di Khuzestan yang mengidap penyakit karena air yang tercemar. Dan rezim Iran tidak memberikan mereka pelayanan medis yang dibutuhkan.”

Rezim Iran juga menolak rencana kunjungan pelapor PBB Ahmad Shahid guna menyelidiki kondisi minoritas Iran. “Mereka takut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rezim atas Ahwazi terbongkar,” kata Saadi.

Pimpinan Zagros Center yang mewakili suku Kurdi di Iran dalam konferensi itu mengatakan bahwa rezim Teheran tidak memberikan hak-hak dasar suku minoritas. “Orang-orang Kurdi dianiaya di Iran dan saya menyeru PBB agar mengirimkan delegasi, guna menyelidiki pelanggaran yang dilakukan atas orang Kurdi di Iran.”

Munira Seleimani, wakil dari suku Baloch mengatakan bahwa rezim Iran melakukan diskriminasi terhadap sukunya.

“Warga Baloch di Iran mengalami diskriminasi rasial dan agama,” katanya. “Mereka juga dilucuti hak-hak kebebasan bercicara dan berekspresinya,” imbuh Suleimani.*