‘Two State Solution’ Untuk Konflik Palestina Adalah Bathil

“Indonesia menyerukan agar kekerasan dihentikan. Saya cemas karena tembakan roket masih terjadi dan korban terus berjatuhan. Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung konsep two state solution. Kalau bisa terwujud, apa yang terjadi bisa dicegah,” demikian salah satu pernyataan yang disampaikan oleh presiden SBY kepada wartawan sebelum berangkat ke Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN perihal mensikapi konflik Israel-Palestina.

Usulan two state solution merupakan gagasan dari negara Amerika. Dan beberapa negeri muslim mendukung usulan tersebut seperti Indonesia, dan Turki. Abdullah Gul, yang juga merupakan Presiden Turki mengusulkan Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) untuk mengakui eksistensi Israel.

Gul juga menyatakan dukungan negaranya terhadap Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan kebijakannya.Menurutnya, usulan Obama soal pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 merupakan sebuah langkah penting.

Sikap Turki yang mendorong Hamas mengakui keberadaan Israel, tidak bisa dilepaskan dari posisi Turki yang menjadi kaki tangan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Tampak dari sikap Turki yang mendorong pembentukan dua negara yang berdampingan (two states solution) dan kembali pada perbatasan 1967 .

Solusi ini pada prinsipnya hanya menjalankan kepentingan Amerika Serikat. Sebab two state solution berarti mengakui keberadaan negara penjajah Israel. Demikian juga kembali kepada perbatasan Palestina 1967, berarti mengakui keberadaan negara Israel yang berdiri tahun 1947.

Solusi Bathil Dan Menyesatkan

Secara fiqih, tanah palestina adalah tanah yang berstatus sebagai tanah kharajiah. Tanah kharajiah adalah tanah yang diperoleh oleh daulah Islam melalui penaklukan (futuhat).

Secara fakta, tanah kharajiah yang didapatkan dengan cara penaklukan dibagi menjadi dua kondisi. Pertama, jika tanah tersebut penaklukannya disertai dengan aktivitas fisik yakni adanya kontak fisik dengan penduduk yang mendiami tanah atau wilayah tersebut, kemudian penduduk tersebut menyerah maka status tanah tersebut sampai hari kiamat merupakan tanah milik kaum muslimin. Kedua, jika penaklukan tersebut tanpa disertai adanya kontak fisik, yakni semisal penduduk wilayah tersebut menyerah tanpa sebelumnya terjadi perang maka status tanah tersebut bergantung kepada isi perjanjian.

Adapun status tanah palestina merupakan tanah yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melakukan peperangan.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hâfidz Abu Qâsim Ibnu ‘Asâkir di dalam al-Mustaqshâ fi Fadhail al-Masjid al-Aqsha, setelah menaklukkan Damsyiq beliau kemudian mengarahkan pasukannya yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ke daerah Iliya (Palestina) dan mengepung daerah tersebut selama beberapa hari hingga penduduk negeri tersebut meminta damai kepada kaum Muslimin dengan syarat Umar bin Khattab menjumpai mereka.

Abu Ubaidah kemudian mengirim surat untuk meminta pendapat Umar bin Khattab. Umar lalu berunding dengan sejumlah sahabat tentang hal tersebut. Utsman r.a. mengusulkan agar beliau tidak ke Iliyâ dengan maksud untuk menghinakan mereka. Sementara Ali bin Abu Thalib meminta beliau tetap ke wilayah tersebut untuk meringankan pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Umar lantas memilih pendapat Ali dan memintanya menjadi pengganti beliau di Madinah. Setelah sampai di wilayah tersebut Umar bertemu dengan Abu Ubadah dan sejumlah pemimpin pasukan kaum muslimin seperti Khalid bin Walid dan Yazid bin Abu Sofyan. Abu Ubaidah bermaksud mencium tangan Umar atas kemenangan ini namun Umar malah bermaksud mencium kaki Abu Ubaidah. Namun masing-masing menolak untuk diberi penghormatan demikian. Umar lalu menyetujui perdamaian dengan orang-orang Nashrani (Al-Bidâyah wa An-Nihâyah: V/65-66).

Adapun isi perjanjian antara Umar bin Khattab dengan Penduduk ‘Iliyâ yang dikenal dengan perjanjian ‘Umariyah atau ‘Iliyâ adalah:

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah apa yang diberikan oleh hamba Allah, Umar, amirul mukminin kepada penduduk Iliyâ di Ammân. Saya memberikan keamanan atas jiwa dan harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang sakit dan yang tidak bersalah dan seluruh agama mereka. Gereja mereka tidak boleh ditempati dan dihancurkan, tidak boleh diambil bagiannya ataupun isinya, demikian pula dengan salib-salib dan harta mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Dan seorang pun dari mereka tidak boleh dimudharatkan. Dan tidak seorangpun dari orang Yahudi boleh tinggal di Iliyâ. …… (Tarikh ar-Rusul wal-Muluk: II/307).

Bertolak dari kenyataan tersebut, tanah Palestina termasuk dalam katagori ardh al-shulhi (tanah yang diperoleh melalui perundingan damai). Sedangkan status ardh al-shulhi sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati antara pemerintahan Islam dengan penduduk negeri yang ditaklukkan. Selama tidak bertentangan dengan syara’, kaum Muslim pun wajib menaati klausul perjanjian yang telah disepakati itu. Rasulullah saw bersabda:

“Perjanjian damai itu boleh antara kaum Muslim kecuali perjanjian damai yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Oleh karenanya, haram hukumnya mendukung solusi dua negara (two state solution) karena jika itu dilakukan sama saja dengan memberikan tanah kharajiah kepada kaum yahudi, sedangkan di perjanjian tersebut disebutkan bahwa kaum yahudi tidak boleh hidup dan tinggal di tanah ilya (Palestina).

Wallahu A’lam bishowab.

Oleh : Adi Victoria (Penulis Buku Khilafah The Answer : Catatan Ideologis Seputar Dakwah, Syariah & Khilafah)