Jakarta (SIONLINE)– Menjelang Pemerintah menetapan awal Puasa Ramadhan pada Sidang Itsbat yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Agama di Jalan Thamrin, Kamis malam (19/7/2012) kemarin, terjadi peristiwa cukup menarik.
Waktu itu salah seorang reporter televisi swasta menawari Menteri Agama Suryadharma Ali untuk berdebat langsung secara live dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin yang kebetulan sedang diwawancarai secara live di studio televisi swasta tersebut. Namun tantangan berdebat langsung ditolak Suryadharma Ali dengan alasan dirinya tidak mau mempertentangkan awal Ramadhan.
“Waduh, ngak usah diperdebatkan Saya tidak mau mempertentangkan itu, saya tidak mau memperdebatkan itu,” jawab Menag Suryadharma Ali.
Lebih lanjut Menag Suryadharma Ali mempersilahkan reporter televisi swasta tersebut agar meminta ahli Astronomi dari Planetarium Jakarta, Cecep dan ahli Astronomi dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) Thomas Jamaludin, agar diundang untuk berdebat secara live di televisinya.
“Kalau perdebatan secara scientific harus dengan ahlinya Astronomi, disini ada pak Cecep dan pak Thomas, mereka lebih valid pernyataan-pernyatannya,” ungkap Menag Suryadharma Ali.
Sementara itu mengenai pemboikotan Muhammadiyah dalam Sidang Itsbat tersebut, Suryadharma Ali menegaskan ketidakhadiran Muhammadiyah tidak perlu dipertentangkan dan diperdebatkan.
“Tidak usah dipertentangkan dan diperdebatkan. Pernyataan pakar astronomi lebih valid,” kata Suryadharma Ali.
Sedangkan dalam sebuah pernyataannya, Din Syamsuddin mengatakan kemungkinan adanya perbedaan awal Ramadhan tidak perlu dibesar-besarkan, dan berharap umat Islam beribadah dengan keyakinannya masing-masing.
Menyinggung mengenai ajakan Pemerintah kepada Muhammadiyah untuk mengikuti Sidang Istbat penentuan awal Ramadhan, Din Syamsuddin justru menyatakan pemerintah tidak perlu melaksanakan Sidang Istbat.
“Untuk kali ini seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan Istbat, karena bulan belum 2 derajat. Padahal, kan pemerintah patok minimal 2 derajat,” ujar Din Syamsuddin.
Bagi Din Syamsuddin, bukan hanya sekarang menentukan hal yang berbeda, karena wilayah keyakinan bukan wewenang Pemerintah dan tidak boleh memasuki wilayah keyakinan. Pemerintah hanya mengayomi umat saja.
Muhammadiyah sendiri sudah menetapkan awal Ramadhan di Indonesia dimulai Jumat (20/7/2012). Sedangkan Pemerintah pada Sidang Istbat yang dihadiri para ahli Astromoni dan Falak, sejumlah pimpinan ormas Islam serta para pejabat Kementerian Agama, akhirnya ditetapkan bahwa awal Puasa Ramadhan di seluruh wilayah Republik Indonesia jatuh pada Sabtu, 21 Juli 2012.
Namun dari 17 Ormas Islam dan para ahli Astronomi dan Ilmu Falak yang memberikan tanggapan, hanya Front Pembela Islam (FPI) dan PP An Najah yang berbeda. Setelah melakukan pengamatan Hilal di Cakung dan Jakarta Timur, keduanya berpendapat seperti Muhammadiyah dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yakni awal Puasa Ramadhan jatuh pada Jum’at, 20 Juli 2012. (*)