MIUMI Tak Akan Berangkulan Terlalu Rapat dengan Negara

JAKARTA (VoA-Islam) – Kemarin sore, Rabu (4/4) sejumlah delegasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) yang dipimpin oleh Sekjen MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir melakukan kunjungan silaturahim ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jl. MH. Thamrin No.1, Jakarta. Para delegasi MIUMI itu diterima langsung oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Prof. Nazarudin Umar di ruang kerjanya.

Delegasi MIUMI yang turut mendampingi Ustadz Bachtiar Nasir antara lain: Ustadz Fahmi Salim (Wasekjen MIUMI), Ustadz Fadzlan Garamatan (dai asal Papua), Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin dan beberapa pengurus MIUMI lainnya.

Dalam silaturahim tersebut, Sekjen MIUMI kembali memperkenalkan visi-misi serta program jangka pendek lembaga yang dideklarasikan pada 28 Februari 2012 tersebut. Dikatakan Bachtiar Nasir, MIUMI adalah wadah pemersatu para intelektual dan ulama muda Indonesia dalam membangun peta perjuangan menuju kejayaan Islam.

“MIUMI akan membangun struktur social Islam Indonesia melalui riset, sosialiasi, dan penegakan 10 fatwa strategis. MIUMI memproduksi program edukasi dan advokasi umat untuk membendung paham dan aliran sesat di Tanah Air,” ujar Ustadz Nasir.

Ustadz Nasir memastikan, MIUMI sebagai lembaga keulamaan akan tetap mempertahankan independensinya. “Kami tidak akan berangkulan terlalu rapat dengan negara atau pemerintah. Dengan demikian, posisi keulaman di MIUMI akan lebih independen,” jelasnya.

Kunjungan silaturahim MIUMI ke kantor Kemenag, tiada lain sebagai bentuk ta’aruf dan memperkenalkan diri sebagai organisasi baru. Kerjasama yang dilakukan lebih kepada kerjasama strategis.

MIUMI menegaskan, organisasi ini tidak akan berpolitik praktis. Namun, ketika MIUMI menetapkan sebuah fatwa, maka tidak bisa dihindari untuk tidak berpolitik . Apalagi kalau sudah bicara qiyadah atau kepemimpinan ulama. “Yang dimaksud politik praktis disini adalah MIUMI tidak akan berpihak ke salah satu partai politik manapun. Termasuk dukung mendukung Gubernur DKI. Maka saya memilih untuk tidak memilih,” tandasnya.

Seperti dikatakan Nazarudin Umar, pemerintah akan memfasilitasi MIUMI untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masalah keumatan. Namun, kata memfasilitasi tidak diartikan, MIUMI akan dikendalikan oleh pemerintah. Yang dimaksud memfasilitasi adalah menyiapkan seperti pertemuan kecil di tingkat internal, bukan hanya MIUMI, tapi dengan tokoh masyarakat lain.

“Jika umat lain saja ada konsolidasi antara menteri dengan tokoh umatnya, maka seharusnya umat Islam, juga harus mengkonsolidasikan diri, jangan terpecah, sehingga kekuatannya menjadi hilang.”

Sikap MIUMI Tegas

Peran MIUMI adalah memberi masukan kepada pemerintah, menjalankan amar mar’uf nahi munkar, baik yang sifatnya tausyiah, teguran, maupun dalam bentuk rekomendasi. Bahkan bila perlu melibatkan gerakan massa. Bachtiar Nasir tak memungkiri, jika rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah bisa saja tidak sejalan dengan agenda pemerintah, bahkan boleh dibilang akan terjadi benturan-benturan.

“Suatu saat, tidak bisa dihindari, MIUMI akan berbenturan dengan pemerintah. Itulah sebabnya, sedari awal, MIUMI menjelaskan kepada pemerintah bahwa MIUMI punya peran keulamaan dalam menjalankan amar maruf nahi munkar.”

Sebagai contoh, soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tentu saja MIUMI akan memberi masukan dan tausyiahnya kepada pemerintah. “Saat ini kami sedang mencari formatnya. Yang jelas, kami akan menggunakan konsep seperti Imam Nawawi , misalnya, negara boleh menarik pajak, tapi dengan catatan, pejabat negara harus meniadakan gaya hidup mewahnya.”

Terkait soal penetapan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri, MIUMI akan melakukan pendekatan persuasif dengan melobi pelbagai ormas Islam yang ada. “Sekarang, kita terus melakukan lobi dan agreement secara informal. Kami yakin, pasti ada titik temunya. Adakalanya di tataran formal, sulit menghasilkan keputusan karena bertahan dengan egonya masing-masing. Padahal, ilmunya sama-sama benar, bukan karena manhajnya. Kami sudah punya timnya yang terdiri dari para ulama yang memiliki kapasitas di bidangnya, termasuk merangkul dari kalangan astronomi.”

Kata Bachtiar, selama ini kita pembahasan jatuhnya bulan Ramadhan ini selalu insidentil tidak sistemik. Seharusnya pembahasan jatuhnya bulan ramadhan dan Idul Fitri ini sudah dimulai dari sekarang, agar pada saat Ramadhan nanti telah tercipta persamaan persepsi baik secara tekstual maupun kontekstual dalam kacamata syariat mengenai pentingnya menjaga persamaan mengenai bulan suci Ramadhan.

Bachtiar Nasir tidak peduli, jika MIUMI yang baru berdiri ini mulai dicap organisasi radikal oleh kelompok yang tidak senang dengan berdirinya MIUMI. Terlebih MIUMI mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat Syiah. “MIUMI memang tegas. Warna kita merah, menunjukkan ketegasan,” kata Nasir menjawab Voa-Islam. (fayyadh)