Bau “Afghanistan” di Suriah

Oleh: Musthafa Luthfi

SETELAH mantan Sekjen PBB, Kofi Annan gagal menjalankan misi damai di Suriah setelah sekitar enam bulan mengamban misi tersebut, Lakhdar Brahimi, diplomat kawakan yang mantan Menlu Aljazair akhirnya setuju melanjutkan tongkat estapet guna mengupayakan jalan keluar pertumpahan darah dahsyat di negeri Syam itu. Sejak pertengahan Agustus lalu, Brahimi resmi ditunjuk Sekjen PBB, Ban Ki-moon menggantikan Annan.

Lakhdar Brahimi oleh banyak pihak dianggap lebih memahami situasi di Suriah mengingat hubungan Aljazair dengan Suriah yang diikat oleh aliran sosialis karena partai berkuasa di kedua negeri itu berfaham sosialisme. Tapi kenyataannya, setelah hampir dua bulan mengemban misi tersebut, Brahimi terkesan tidak memiliki konsep jelas mengatasi pertumpahan darah bahkan terkesan bingung.

Akibat penyelelesaian yang berlarut-larut tersebut, angka korban terutama di pihak penentang rezim yang umumnya Muslim Sunni sebagai penduduk mayoritas negeri itu terus meningkat. Banjir darah dan pengeboman rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh pasukan pro rezim merupakan pemandangan sehari-hari tanpa ada upaya dan aksi nyata untuk menghentikannya dari masyarakat internasional.

Sebenarnya bukan pergantian utusan PBB yang dibutuhkan rakyat negeri itu, akan tetapi kemauan politik negara-negara penentu untuk segera menghentikan kekerasan dan kekejaman rezim. Annan sebelumnya, sebenarnya telah meletakkan dasar penyelesaian yang diterima oleh hampir semua pihak yang bertikai yang dikenal dengan Inisiatif Annan bahkan telah ditentukan tanggal mulai pelaksanaannya 10 April lalu yang dilanjutkan dengan gencatan senjata menyeluruh dua hari setelahnya.

Saat itu didengungkan bahwa 10 April ini adalah hari menentukan bagi Suriah karena pada hari itu adalah batas waktu kesepakatan pelaksanaan enam butir inisiatif damai Anan. Di antara enam butir inisiatif itu adalah meminta pemerintah menghormati kebebasan berkumpul dan melakukan unjukrasa damai yang dijamin oleh undang-undang, menyerukan kepada Suriah untuk berkomitmen menghentikan pertempuran dan dengan pengawasan PBB guna menghentikan kekerasan bersenjata dalam segala bentuk oleh semua pihak untuk melindungi warga sipil serta menstabilkan negara.

Butir lainnya berisi keharusan menghentikan dengan segera penggunaan senjata berat di tengah permukiman warga yang diikuti oleh penarikan kembali mobilisasi militer yang terkonsentrasi di dalam dan sekitar perumahan penduduk. Komitmen serupa juga dilakukan oleh milisi oposisi dan semua unsur terkait guna menghentikan pertempuran.

Dalam inisiatif tersebut juga ditekannya tercapainya sebuah proses politik menyeluruh dan pembebasan para tahanan yang ditangkap dengan sewenang-wenang. Sebagaimana diketahui, pemerintah Suriah menyetujui inisiatif tersebut dengan catatan akan melakukan apa yang disebutnya “pembelaan diri” apabila kelompok anti pemerintah yang disbeutnya sebagai teroris melakukan aksi kekerasan.

Secara tersirat pesan dari pemerintah tersebut mengindikasikan kelanjutan serangan atas para pengunjuk rasa anti rezim meskipun dilakukan secara damai yang memang terbukti hingga saat ini sebagai dalih rezim untuk terus melakukan solusi dengan kekuatan militer. Resolusi PBB berikutnya nomor 2042 berisi persetujuan pengiriman pengamat militer tak bersenjata juga tidak membuahkan hasil bahkan pembantaian dilakukan di depan mata para pengamat dimaksud.

Terlepas dari faktor X yang menyebabkan krisis di negeri bekas pusat pemerintahan Dinasti Khilafah Umawiyah terus berlarut, namun yang sudah terlihat secara kasat mata adalah penyebab utamanya sampai saat ini adalah kesenjangan kepentingan antara negara- negara pendukung rezim di satu pihak dengan pendukung oposisi di pihak lain.

Rusia misalnya, mati-matian mendukung rezim karena tidak ingin kehilangan pijakan di kawasan setelah jatuhnya Iraq dan Libya, sebab kejatuhan rezim berarti berakhirnya pengaruh negeri beruang merah itu di kawasan vital tersebut. sedangkan China, sebagai salah satu pendukung utama rezim Assad juga berkepentingan untuk menghentikan “laju” pengaruh negara-negara Barat di negara-negara “musim semi” Arab karena dapat sebagai preseden bagi kemungkinan sejumlah wilayah di China melakukan aksi yang sama seperti musim semi Arab.

Belum lagi Iran yang sangat berkepentingan dengan bertahannya rezim Assad untuk terus memperkokoh pengaruh Syiah setelah keberhasilan pemerintahan Syiah di Iraq. Jatuhnya rezim Assad dapat menggoyang pemerintahan Syiah dan sekutunya Hizbullah di Libanon.

Untungnya pelajaran penting bagi kaum Sunni Arab dari krisis Suriah tersebut adalah mereka dapat melihat dengan jelas Syiah, Iran dan Hizbullah sesungguhnya. Kejadian berdarah di negeri Syam itu seolah-olah mengilasbalik kembali bagaimana pengkhianatan Syiah selama ini yang telah dibukukan sejarah, yang menyebabkan futuhaat (pembukaan negara-negara Muslim baru, bukan invasi) terhenti terutama di Eropa pada abad pertengahan.

Paling tidak, kejadian tersebut selain membuka mata, juga akan menghentikan atau minimal melambatkan gerakan tashyi` (pensyiahan Sunni) di sejumlah negara Arab yang sempat marak dalam beberapa tahun belakangan ini. Krisis Suriah telah menoreh kebencian mendalam kalangan Sunni di Arab terhadap aliran Syiah khususnya Imamiyah, sehingga ke depan citra buruk tersebut sulit terhapuskan.

Terpecah

Adapun dukungan Barat terhadap kelompok oposisi Suriah bersifat setengah hati mengingat Suriah bukanlah negara minyak seperti Iraq atau Libya sehingga kepentingan mereka di negeri Syam itu tidak begitu besar. Sementara negara-negara Arab kaya minyak di Teluk tidak bisa berbuat banyak membela oposisi tanpa dukungan kuat Barat terutama dukungan politis dan militer.

Negara-negara Teluk khususnya Arab Saudi dan Qatar disebut-sebut sebagai penyokong utama oposisi terutama terkait pembiayaan dan pengadaan persenjataan. Namun mengingat sebagian besar tentara reguler Suriah masih setia kepada Assad, agak sulit menandingi mereka di lapangan sehingga pertempuran yang berlarut-larut akan meluluhlantahkan negeri itu.

Indikasi kuat bahwa Barat masih bersikap setengah hati mendukung oposisi dapat dilihat dari serangan Suriah belum lama ini atas negeri jirannya Turki, yang menjadi salah satu anggota terkuat di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Tapi lihat saja respon Barat yang anggota NATO terkesan “adem ayem” meskipun anggota utamanya diserang Suriah, karena memang kepentingan di negeri itu tidak begitu besar.

Ditambah lagi Eropa sedang mengalami goncangan ekonomi berat yang menyebabkan mereka terfokus pada upaya mengatasi goncangan tersebut. Respon NATO yang hanya mengecam dan mendesak Turki agar menahan diri, tentunya sangat mengecewakan PM Recep Tayyip Erdogan mengingat negaranya adalah anggota pendiri sebelum 75 persen anggota lainnya bergabung dalam pakta militer tersebut.

Kondisi ekonomi Eropa yang sulit, ditambah lagi perang lama yang sangat melelahkan dan merugikan selama 11 tahun di Afganistan sudah cukup sebagai alasan NATO belum siap untuk berperang lagi melawan Suriah yang masih kuat dengan bantuan Rusia-China-Iran. NATO akan siap berperang bila ada kepentingan minyak atau untuk membela Israel yang menghadapi ancaman dari negara manapun di kawasan.

Namun yang paling santer disebut-sebut sebagai penyebab masih kokohnya rezim Assad menghadapi badai tuntutan perubahan dewasa ini adalah perpecahan yang demikian parah di kalangan oposisi. “Masalah yang dihadapi oposisi bukan karena rezim masih kuat, bukan karena kekurangan uang dan senjata, akan tetap karena oposisi masih terpecah,“ ungkap sejumlah pakar strategi Arab.

Perpecahan tersebut bukan hanya di kalangan oposisi luar negeri, akan tetapi juga di dalam negeri sehingga perpecahan besar di antara mereka menimbulkan kekacauan yang masih sangat sulit disatukan. Karena itu, bisa jadi laporan harian the Independent, Inggris belum lama ini benar, yang menyebutkan Turki dan Qatar untuk sementara waktu menghentikan pengiriman senjata ke pasukan anti rezim terutama di daerah Halab ( Barat menyebutnya Aleppo) dan Idlib.

Bila laporan tersebut benar adanya, maka penyokong oposisi sedang meninjau kembali dukungan senjata kepada oposisi termasuk senjata canggih anti tank dan roket anti pesawat tempur. Kedua negara tersebut, menurut harian itu bisa jadi mendapat tekanan dari sejumlah negara Barat lainnya untuk tidak mengirim senjata hingga terbentuk kepemimpinan tunggal oposisi.

Perpecahan yang sangat parah tersebut, benar-benar dimanfaatkan oleh rezim Assad untuk melanjutkan strategi penyelesaian dengan kekuatan militer untuk membungkam tuntutan pelengserannya. Menlu Iran, Ali Akbar Salehi dalam wawancara dengan media Jerman, Der Spiegel dan dikutip harian al-Sharqul Awsat, Kamis (11/10/2012), mengakuai bahwa Assad merasa yakin akan mampu mengatasi keadaan dengan kekuatan militer meskipun butuh waktu lama.

Boleh jadi kemungkinan berlarut-larutnya pertumpahan darah di negeri itu yang menyebabkan dukungan atas oposisi untuk sementara waktu surut, setelah melihat kenyataan sulitnya memastikan waktu untuk melengserkan rezim Assad. “Ada semacam keyakinan dari negara-negara pendukung oposisi bahwa konflik di Suriah akan berkepanjangan,“ papar sejumlah analis Arab.

Tetap terbuka

Meskipun demikian segala skenario yang justeru menyeret negeri itu kepada kehancuran bila konflik berkelanjutan tetap terbuka, apalagi “bau” Afganistan pada krisis Suriah ini sangat kental, ibaratnya bagaikan sejarah terulang kembali. Saat itu, Uni Soviet sebagai pendukung utama rezim Kabul hingga akhirnya negeri beruang merah itu melakukan invasi militer untuk mempertahankan rezim.

Kali ini Suriah dengan dukungan Rusia plus komunis China, kemudian AS bersama Barat mendukung oposisi lalu Teluk terutama Saudi dan Qatar sebagai penyokong pengadaan senjata dan pengiriman petempur. Sementara Turki mengambil peran Pakistan sebagai pusat penyaluran senjata, logistik pusat penyaluran para petempur melawan rezim.

Wilayah Antakya Turki yang berada di perbatasan Suriah juga ibaratnya Peshawar Pakistan yang berbatasan dengan Afganistan sebagai pusat penyalur para petempur dan pengiriman senjata. Itulah gambaran sekilas konflik Suriah yang masih sulit ditentukan kapan akan berakhir dengan segala kemungkinan skenario yang masih tetap terbuka terutama pasca Pilpres di AS dan perkembangan pertempuran di lapangan.

Meskipun belum dapat dipastikan oleh sumber independen, harian al-Sharqul Awsath yang mengutip sumber oposisi melaporkan Ahad (14/10/2012) bahwa Tentara Kebebasan (oposisi) menguasai sekitar 60 persen wilayah Suriah pada siang hari dan 90 persen pada malam hari.

“Tentara kebebasan umumnya menguasai wilayah dengan penduduk padat, sementara pasukan pro rezim hanya menguasai 30 persen saja wilayah Suriah,“ lapor harian itu mengutip oposisi.

Bila laporan dimaksud dapat diyakini kebenarannya, tentunya akan menjadi motivasi lagi bagi negara-negara pendukung oposisi untuk meningkatkan bantuan senjata canggih dan logistik kepada tentara pembebasan guna segera mengatasi perlawanan tentara yang masih setia kepada rezim. Tapi hal itu tidak mudah, sebab Iran dengan pasukan elitnya yang terkenal militan, Pasdaran akan mati-matian mendukung rezim sehingga pertempuran besar dan menentukan tak terhindarkan.

Kita belum dapat memastikan apa yang akan terjadi sesungguhnya di negeri yang pernah sebagai salah satu pusat peradaban dunia itu. Demikian pula, dugaan bahwa umur rezim Assad hanya hitungan hari, juga tidak terbukti setelah krisis hampir memasuki tahun ketiga.
Intervensi militer luar mungkin satu-satunya penentu namun hingga saat ini belum ada indikasi ke arah itu apalagi pada termin pertama pemerintahannya, Presiden Barack Obama tetap tidak ingin terlibat perang. Namun siapa tahu, bila terpilih lagi ia akhirnya dapat diyakinkan untuk melakukan intervensi militer di Suriah.

Dengan demikian, penyelesaian krisis Suriah terbuka masih membuka berbagai kemungkinan dan kejutan di kemudian hari. Termasuk juga opsi yang ditawarkan Menlu Turki, Ahmed Davutoglu yang kembali mencuatkan nama Wakil Presiden, Faruq al-Shara (Sunni) sebagai pengganti ideal Assad yang dapat diterima oleh semua pihak. “Faruq al-Shara orang yang tepat dan punya hati nurani serta tidak terlibat dalam pembunuhan di Suriah. Tidak seorang pun tahu sistem lebih baik kecuali dia,” kata Davutoglu, kepada TV TRT.

Bila opsi Davutoglu itu benar-benar diterima, itu artinya jalan tengah sebagaimana penyelesaian “musim semi” di Yaman guna menghindari kehancuran yang lebih hebat. Bangsa-bangsa Muslim di seluruh dunia pasti tidak menginginkan kehancuran bagi Suriah, cukuplah sekedar “bau“ Afganistan saja, tapi la samaha Allah (ungkapan umumnya orang Arab maksudnya: semoga Allah tidak mentakdirkan) nya seperti Afganistan.*/Sana`a, 28 Zulqa`dah 1433 H

Penulis adalah kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Yaman