PBB akan Sahkan Resolusi Israel Langgar HAM pada Kasus Mavi Marmara

Dewan HAM PBB menyelenggarakan persidangan untuk mengeluarkan resolusi mengecam Israel. Hal ini dilakukan setelah Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB menyatakan Israel melanggar HAM dalam kasus penyerangan relawan kemanusiaan di kapal Mavi Marmara.

Dalam rilis dari Tim Pengacara Muslim (TPM) yang mengikuti sidang itu, kepada detikcom, Selasa (28/9/2010), sidang untuk mengesahkan laporan tersebut dan mengeluarkan resolusi mengecam Israel diikuti beberapa tuntutan untuk dipenuhi Israel. Acara dilakukan pada Senin 27 September waktu setempat di Markas PBB di Jenewa, Swiss.

Sidang dipimpin langsung oleh Komisaris Tinggi UN-HRC Navanethem Pillay, serta didampingi oleh beberapa unsur pimpinan dan TPF antara lain Shanti Dariam.

Selain itu sidang dibuka untuk mendengarkan kata akhir negara-negara peserta, peninjau maupun pihak yang terkait langsung dengan insiden tersebut seperti Israel, Palestina, Turki, termasuk Indonesia yang memiliki korban cukup serius.

Dari Indonesia, TPM yakni Mahendradatta dan Adnan Wirawana, yang bergabung dengan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB-Jenewa, turut hadir. TPM bertindak selaku kuasa hukum dari korban-korban insiden Mavi Marmara dari Indonesia yang berasal dari MER-C dan Hidayatullah.

Dalam tanggapannya saat sidang, Israel mencoba kembali menolak laporan TPF Dewan HAM PBB bahkan kemudian dibantu secara menggebu-gebu oleh pihak Amerika Serikat yang sampai mengecam indenpendensi Dewan HAM PBB yang mengeluarkan 28 dari 30 resolusi yang berisi kecaman dan tuntutan kepada Israel.

Namun upaya tersebut dibantah habis-habisan oleh sebagian besar negara peserta sidang termasuk Indonesia yang menyampaikan pendapatnya melalui Wakil Tetap Indonesia, Desra Percaya.

Saat persidangan diskors, delegasi TPM mendapat kesempatan bertemu dengan unsur pimpinan sidang merangkap pimpinan TPF yang diwakili oleh Shanti Dariam.

Dalam pertemuan informal tersebut, delegasi TPM mendapat apresiasi dari pimpinan TPF karena turut membantu memberikan data akurat dan alat bukti yang memadai. Salah satu bukti yang cukup menarik perhatian pimpinan sidang adalah adanya tes laboratorium yang menunjukkan adanya kandungan arsenik dalam tubuh para korban khususnya dari MER-C dan Hidayatullah yang diduga dimasukkan tentara Israel melalui makanan dan minuman saat para korban ditahan di Israel.

Akhirnya sidang diskors untuk dilanjutkan secara maraton menuju pengambilan keputusan yang ditentukan akan diselesaikan paling lambat pada Jumat 1 Oktober 2010. Walaupun demikian dari pandangan umum sebagian besar negara-negara yang hadir dalam sidang tersebut, dapat dipastikan laporan TPF akan diterima dan diadopsi menjadi resolusi Dewan HAM PBB.

Penyerangan tentara Israel terhadap para relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Freedom Flotila di kapal Mavi Marmara terjadi di perairan internasional pada tanggal 31 Mei 2010. 9 Orang tewas serta melukai puluhan orang termasuk Surya Fachrizal dari Indonesia.

Kemudian Dewan HAM PBB segera membentuk TPF yang kemudian melaporkan fakta bahwa Israel memang terbukti melakukan pelanggaran HAM berat khususnya kategori penghilangan orang secara paksa (penculikan), pembunuhan, penyiksaan dan pelecehan terhadap Wanita.

Tim juga merekomendasikan agar Israel melakukan perbaikan terhadap tindakannya dengan mengadili personal yang bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang layak sebagai ganti rugi terhadap korban. Israel juga harus diberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap mengabaikan ketentuan hukum internasional. (detik/Fani)